Heboh 'Islam Ala Prabowo': Mazhab Baru atau Sekedar Judul Buku?

Judulnya saja sudah cukup untuk memancing keributan. Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam — buku setebal lebih dari 340 halaman yang disusun Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas, terbitan Atmosphere Publishing House — sejak diluncurkan telah menjelma jadi bahan perdebatan yang jauh lebih ramai daripada isi bukunya sendiri. Dan ketika sebuah buku memicu diskusi bukan karena gagasannya, melainkan karena cara ia dibuat dan siapa saja yang "dipakai namanya", di situlah kritik sesungguhnya bermula.

Bukan Prabowo yang Menulis, tapi Prabowo yang "Ditafsirkan"

Hal pertama yang perlu digarisbawahi: buku ini bukan otobiografi maupun catatan spiritual pribadi Prabowo Subianto. Ia adalah kumpulan tulisan dari berbagai tokoh — politisi, purnawirawan jenderal, akademisi, hingga ulama — yang masing-masing menafsirkan sisi keislaman sang presiden dari sudut pandang mereka. Isinya dibagi ke dalam tiga bagian besar: "Islam Perdamaian dan Keadilan", "Spiritualitas Prabowo Subianto", dan "Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat".

Di atas kertas, format semacam ini bukan hal baru dalam genre buku-buku "pencitraan" pejabat. Tapi yang membuat buku ini berbeda — dan berujung ricuh — adalah siapa yang menulis pengantar dan penutupnya. Prolog ditulis oleh Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, sementara epilog disusun oleh Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, KH Asep Saifuddin Chalim. Buku ini bahkan diluncurkan bukan di toko buku atau forum akademik biasa, melainkan di tengah agenda Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Jakarta — sebuah lembaga resmi negara yang mestinya berjarak dari kepentingan politik praktis siapa pun, termasuk presiden yang sedang menjabat.

Kombinasi ini sudah menyalakan alarm pertama: sebuah karya yang diinisiasi lingkaran dekat kekuasaan, ditokohi pejabat partai penguasa, lalu dipanggungkan lewat institusi negara. Ini bukan lagi soal buku sebagai karya intelektual, melainkan soal buku sebagai instrumen legitimasi.

Nama Dicatut, Izin Tak Diminta

Kejanggalan yang lebih serius muncul belakangan: sejumlah tokoh yang namanya tercantum sebagai kontributor mengaku tidak pernah diminta persetujuan, bahkan tidak pernah menulis apa pun untuk buku tersebut.

Kasus yang paling menonjol adalah mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi. Namanya tercantum di daftar isi sebagai penulis bab "Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan" pada halaman 241 — namun TGB sendiri secara terbuka membantah pernah mengirimkan naskah apa pun untuk buku ini. Selain itu ada juga Gus Kautsar Ploso Kediri yang dibenarkan oleh istrinya, bahwa Gus Kautsar sendiri tidak ikut terlibat dalam penulisan buku itu. Ini bukan perkara administratif kecil. Mencantumkan nama seseorang sebagai penulis tanpa sepengetahuan dan persetujuannya adalah pelanggaran etika penerbitan yang serius, bahkan berpotensi masuk ranah hukum terkait pencatutan identitas dan hak moral penulis.

Belakangan, muncul pula pengakuan dari salah satu tokoh yang dilibatkan di tahap awal penyusunan naskah, yang menyebut adanya keganjilan dalam proses kerja tim penyusun — termasuk soal permintaan perubahan judul yang menurut sejumlah pihak diabaikan begitu saja.

Ketika nama-nama besar dicatut tanpa izin, sementara judul yang dikeluhkan tetap dipertahankan, wajar jika publik bertanya: buku ini benar-benar disusun untuk merefleksikan pemikiran keislaman secara jujur, atau sekadar mengumpulkan cap "restu ulama" demi legitimasi simbolik seorang kepala negara?

Soal Judul: Mazhab Baru atau Framing Berlebihan?

Reaksi paling luas dari warganet justru menyasar judulnya. Frasa "Islam ala Prabowo" oleh banyak orang dibaca sebagai klaim adanya versi atau varian Islam yang khas dan berbeda — semacam mazhab baru yang lahir dari sosok politik, bukan dari tradisi keilmuan keislaman. Ini yang memicu kekhawatiran sekaligus sinisme: apakah presiden butuh "cap agama" tersendiri untuk menegaskan legitimasinya?

Sejumlah tokoh mencoba meredam kekhawatiran ini. Ketua Umum Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia, KH Mas Muhammad Maftuh, menegaskan bahwa isi buku sama sekali tidak dimaksudkan menciptakan ajaran atau mazhab baru, melainkan sekadar menggambarkan bagaimana nilai-nilai keislaman umum — keadilan, toleransi, rahmatan lil 'alamin — tercermin dalam gaya kepemimpinan Prabowo.

Klarifikasi semacam ini sah-sah saja, tapi tidak serta-merta menghapus problem dasarnya: judul yang dipilih justru memancing tafsir yang persis ingin dihindari. Kalau niatnya memang sekadar memotret "amaliah" seorang pemimpin, ada banyak pilihan judul yang jauh lebih netral dan tidak berisiko multitafsir. Fakta bahwa keluhan soal judul ini sudah disuarakan sejak awal — namun tidak diubah — menunjukkan ada pertimbangan lain yang lebih diutamakan ketimbang presisi bahasa: efek viral dan daya jual naratif.

Ketika Pujian Menjadi Komoditas Politik

Di sinilah kritik paling tajam terhadap buku ini layak disampaikan. Sebagian besar kontributor yang namanya muncul di buku ini dikenal publik sebagai pendukung atau bagian dari lingkaran politik Prabowo. Ini membuat buku terasa bukan sebagai kajian objektif tentang religiusitas seorang presiden, melainkan kompilasi testimoni sepihak yang disusun untuk membangun citra tertentu — sebuah genre yang lazim disebut publik dengan istilah kasar namun jujur: "buku pencitraan", atau dalam bahasa media sosial yang lebih pedas, kumpulan pujian dari lingkaran "orang dalam" yang berkepentingan menjaga kedekatan dengan kekuasaan.

Kritik semacam ini tidak sepenuhnya berlebihan. Ada perbedaan mendasar antara kajian keislaman yang lahir dari jarak intelektual yang sehat, dengan kumpulan esai apresiatif yang ditulis oleh orang-orang yang punya kepentingan politik atau kedekatan personal dengan subjek yang mereka puji. Yang pertama bisa disebut wacana; yang kedua, betapapun rapi kemasannya, sulit lepas dari kesan sebagai alat humas berbalut nuansa keagamaan.

Sejumlah pengamat bahkan mengingatkan hal yang lebih mendasar: ukuran keberhasilan seorang kepala negara dalam menegakkan nilai-nilai Islam — keadilan sosial, kejujuran, keberpihakan pada rakyat kecil — semestinya dilihat dari kebijakan dan dampak nyata di lapangan, bukan dari testimoni tokoh-tokoh dalam sebuah buku setebal ratusan halaman. Stempel keagamaan lewat pujian tertulis, betapapun banyak dan meyakinkan, tidak bisa menggantikan bukti empiris di lapangan.

Kenapa Buku Ini Penting Dibahas — Bukan untuk Kontennya, tapi untuk Fenomenanya

Terlepas dari isinya yang sebenarnya cukup normatif, buku ini menarik justru sebagai gejala. Ia menunjukkan pola yang berulang dalam politik Indonesia: kebutuhan pejabat atau lingkarannya untuk membangun narasi keagamaan sebagai instrumen legitimasi, terutama di tengah situasi politik yang menuntut validasi moral publik.

Fenomena "buku pencitraan religius" bukan monopoli satu tokoh atau satu rezim. Tapi kasus ini menjadi contoh yang gamblang tentang bagaimana proses produksinya bisa jadi lebih problematik daripada isinya: pencatutan nama tanpa izin, pengabaian terhadap keberatan yang sudah disampaikan sejak awal, serta pemanfaatan panggung lembaga negara untuk peluncuran karya yang sarat kepentingan politik personal.

Pada akhirnya, pertanyaan di judul artikel ini punya jawaban yang cukup jelas: buku ini bukan simbol lahirnya sesuatu yang baru dalam wacana Islam Indonesia. Ia lebih tepat disebut sekadar judul yang dirancang untuk viral, dibungkus testimoni orang-orang dekat kekuasaan, dan diluncurkan dengan cara yang justru mempertegas kesan bahwa ini adalah proyek citra, bukan karya pemikiran. Kontroversi yang menyertainya — dari pencatutan nama sampai pengabaian keberatan soal judul — justru menjadi bukti paling telak bahwa persoalan sebenarnya bukan pada seberapa religius seorang presiden, melainkan pada seberapa jauh orang-orang di sekitarnya rela menempuh cara-cara longgar demi membangun citra itu.

---

Artikel ini disusun berdasarkan pemberitaan sejumlah media (Jawa Pos/Radar Solo, Pontianak Post, AFU.id, dan sumber lain) mengenai kontroversi peluncuran buku "Islam ala Prabowo" per September 2026. Nama-nama tokoh yang disebut merujuk pada peran publik mereka sebagaimana diberitakan media.